Iklan Susu Formula Sudah Menyentuh Puskesmas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–

Gencarnya iklan susu formula sudah menyentuh bidan swasta maupun puskesmas melalui pendekatan ke bidan-bidan. Sales mendatangi bidan-bidan di puskesmas dan memberikan susu formula secara gratis untuk dibagikan ke ibu menyusui dengan dalih promosi.
”Bagi si bidan yang bisa menyebar produk contoh susu formula hingga habis diiming-imingi bonus. Praktek tersebut sangat marak terjadi dan puncaknya tiga tahun yang lalu,” ujar Sri Purwanti Hubertin, Penasehat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DKI Jakarta, kepada Republika, Jumat (20/8).
Hal ini, menurut Hubertin, sebuah pendekatan yang merugikan si bayi. Karena bayi berhak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) sejak dilahirkan. ”Yang paling bahaya begitu lahir langsung diberi susu formula dalam botol oleh bidan,” kata dia. Karena bayi akan bingung terhadap puting dan akhirnya cenderung menolak ASI dan lebih memilih susu formula dalam botol.
Hubertin memaparkan, berdasarkan data IBI 2009, di Indonesia saat ini sekitar 50 persen anak yang lahir diberi susu formula. Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta hingga Juli 2010 hanya sekitar 33 persen yang memberi ASI dari target 80 persen di tahun 2010 ini.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Faradibha Tenrinlemba, mengatakan hal senada. Cara pemasaran untuk mengiklankan susu formula sudah sampai ke lini puskesmas. ”Seharusnya bidan sebagai garda depan seharusnya memberikan arahan untuk menyusui dengan ASI,” tegas Faradhiba.
Cara pemasaran susu formula yang sangat gencar ini pun, menurut Faradibha, harus segera direspon oleh kebijakan pemerintah yang mengatur dengan benar tentang tata cara pemasaran susu formula. Dalam Kode WHO 1981, produsen susu formula tidak boleh secara tidak langsung maupun langsung berhubungan dengan fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan.

JOB VACANCY BIOGAS PROMOTION OFFICER (BPO)FOR INDONESIA DOMESTIC BIOGAS PROGRAMME

Title : BIOGAS
PROMOTION OFFICER (BPO)

Duty Station : Denpasar (Bali)

Responsible
to : Biogas Provincial Coordinator Coordinates
with IDBP Program staff at national level, Hivos Program Officer, Technical Advisors,
support staff, Provincial
and District Government and partners

Duration : September, 2010 to August 2011 (extension
possible)

Closing date : 28 August 2010

The Provincial Biogas Programme Offices of the Indonesia Domestic Biogas
Programme are main players in the development of the biogas sector in their
respective provinces. Each provincial office will have a team that implements
the programme, together with other local stakeholder organisations and local
governments. The leading person in the Provincial Biogas Programme
Office (PBPO) is the Provincial Biogas Coordinator (PBC) whereas there will be
other staff as well. One of the positions in the team is Biogas Promotion Officer (BPO). Under the close supervision of PBC and instruction of
Biogas Promotion Officer (BPO) from National Biogas Program Support Office
(NBPSO) in Jakarta, the BPO takes the responsibility of promotion, marketing
and extension activities in the assigned province. Major responsibilities include
facilitating for promotion and marketing activities, networking and organizing
extension activities. The scope of the activities can be detailed more in-depth
as follows:



·
Take the responsibility of biogas promotion
and marketing in the provincial level working closely with CPOs and other
partners;

·
Visit field and mobilize community,
establish network and coordinate with relevant organizations on biogas
marketing,

·
Distribute promotional materials and
provide feedback to BPO in Jakarta on materials and demands;

·
Carry out promotional and marketing
activities as per plan;

·
Organize extension activities especially
slurry extension programme together with other staff and/or CPO;

·
Assist/ guide CPOs and other partners on
promotional activities;

·
Act as biogas promotion focal person in the
province;

·
Participate in training programme as
resource person;

·
Carry any other assignments as and when
require.

·
Ensure the implementation of gender
sensitization in the biogas programme;

·
Contribute to publication and awareness
raising activities using various channels and media;



Requirements

·
University Graduate (S1) in marketing,
communication, extension or in similar fields;

·
At least two years of experience working in
promotion, marketing, training, networking and communication;

·
Able to frequent field visit and driving
motorcycle;

·
Good communication / human relation skills
;

·
Sufficient knowledge of local context and
able to communicate in local language;

·
Biogas experience (desired);

Iinformation

Applicants should send a CV and a cover letter to: hrd@hivos.or.id with reference code 'vac BPO Bali. Applications are requested by 28 August 2010;
thereafter the position will remain open until filled. This post only open for
Indonesian nationality only.

Only shortlisted candidates will be contacted.

[Non-text portions of this message have been removed]

Jabatan Fungsional PKM

Angka Kredit dan Rincian Jafung PKM

Angka Kredit :

*
Adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang jafung PKM dalam mengerjakan butir kegiatan;
Adalah juga angka yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan / pangkat.

Rincian Kegiatan Jafung & Angka Kreditnya

1. PENDIDIKAN : A. Pendidikan Bergelar (2 kegiatan); B. Diklat dengan STTPL (5 jenis kegiatan).
2. KEGIATAN PKM : A. Mempersiapkan Kegiatan (11 kegiatan); B. Melaksanakan Advokasi Kes. (3 keg); C. Melaksanakan Peng-galangan Dukungan Sosial (4 Keg); D. Melaksanakan Penyuluhan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (5 Keg).
3. PENGEMBANGAN PKM : A. Pengembangan Pedoman (3 keg); b. Merumuskan sistem Pengembangan Penyuluhan (2 keg); C. Mengembangkan Metode Penyuluhan (2 Keg).
4. PENGEMBANGAN PROFESI : A. Membuat karya tulis (5 Keg); B. Menerjemah / menyadur buku (3 Keg); C. Membuat buku pedoman; D. Mengembakan Teknologi Tepat guna.
5. PENUNJANG KEGIATAN PKM : A. Mengajar / melatih; B. Mengikuti seminar / lokakarya; C. Menjadi anggota Tim; D. Memperoleh tanda penghargaan; E. Menjadi anggota Profesi; F. Memperoleh gelar kesarjanaan lain; G. Menjadi anggota Tim penilai karya tentang Advokasi, Bina usaha, Gerakan masyarakat.

Pejabat yang Berwenang dan Tim Penilai dalam Jafung PKM

Pejabat yang berwenang dalam JAFUNG PKM :

1. SEKJEN KEMENKES : Bagi Jafung PKM Madya di dalam dan di luar lingkungan Kemenkes.
2. PIMPINAN INSTANSI : Bagi PKM Pelaksana s/d Penyelia, dan PKM Pertama s/d PKM muda di instansinya.
3. KAPUS PROMKES : Bagi PKM Pelaksana s/d Penyelia, dan PKM Pertama s/d PKM muda di Kemenkes.
4. KADINKES PROVINSI : Bagi PKM Pelaksana s/d Penyelia, dan PKM Pertama s/d PKM muda di Provinsinya.
5. KADINKES KAB/KOTA : Bagi PKM Pelaksana s/d Penyelia, dan PKM Pertama s/d PKM muda di Kabupaten/kota ybs.

Tim Penilai adalah :
TIM YANG DIBENTUK DAN DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM RANGKA MEMBANTU PENETAPAN ANGKA KREDIT PKM.

MAHASISWA MENDUKUNG RPP TEMBAKAU

Hari ini, Senin tanggal 31 Mei 2010 sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) berdemo di depan gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan Jakarta Selatan, untuk menyampaikan aspirasi mendesak pemerintah Indonesia agar membentuk tim teknis pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif, dan segera mengesahan menjadi PP. Sebanyak lima perwakilan mahasiswa ISMKMI diterima dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan, didampingi Kasubbag Analisa Peraturan Perundang-undangan Biro Hukor dan Kasubbid Pendapat Umum di ruang rapat 107 Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan.

Dalam aksi tersebut ISMKMI menyampaikan 3 tuntutan yaitu :

*

mendesak pemerintah Indonesia untuk membentuk tim teknis pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan,
*

mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan, dan
*

mendukung upaya pengendalian tembakau di Indonesia dengan : menaikkan cukai rokok 2/3 – 4/5 dari harga jual, melarang keseluruhan iklan/promosi/sponsor rokok di media massa maupun elektronik, memberikan peringatan kesehatan bentuk gambar di kemasan rokok; jelas, 50% luas permukaan depan dan belakang, di bagian atas, pesan tunggal, diganti periodik, membuat kawasan tanpa rokok 100% (tanpa ruang merokok dan ventilasi di dalam gedung), menolak intervensi dan campur tangan industri rokokdalam upaya menciptakan dan menerapkan kebijakan kesehatan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengendalian produk tembakau.

dr. Budi Sampurna mengatakan, RPP Tembakau sudah di rancang sejak lama oleh Kementerian Kesehatan. Sesuai UU No. 10 tahun 2004 pembuatan RPP itu harus ada kelengkapannya yakni naskah akademi yang harus dimintakan ijin terlebih dahulu kepada Presiden untuk pembahasan lebih lanjut.

Kemudian, dibentuk tim teknis antar departemen dan membahasnya bersama-sama sampai mendapat RPP yang baik dan semua pihak paham. Saat ini sudah sampai tahap membentuk tim yang akan mulai rapat tanggal 4 Juni 2010, ungkap dr. Budi Sampurna.

Produk Hukum yang baik adalah hasil dari kesepakatan semua pihak, yang dibentuk antara kesepakatan pemerintah dengan wakil rakyat, dan mendengar aspirasi semua pihak, jelas dr. Budi Sampurna.

“Semangat Kementerian Kesehatan untuk RPP Tembakau ini sudah cukup besar, tapi bila ada pendapat yang berbeda dengan RPP yang dibuat, itu adalah hal yang wajar” kata dr. Budi Sampurna.

dr. Budi Sampurna menegaskan desakan mahasiswa kepada pemerintah memberikan semangat Kementerian Kesehatan untuk membahas RPP pengamanan tembakau dalam waktu yang cepat dan tepat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567 begin_of_the_skype_highlighting 021-500567 end_of_the_skype_highlighting, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , info@puskom.depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , kontak@puskom.depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

' Tourism Hospital ” Berikan Fasilitas Kesehatan bagi Wisatawan

Denpasar (BisnisBali) - Adanya rencana pendirian rumah sakit penunjang pariwisata/ tourism hospital di Badung dipastikan akan memberikan tambahan fasilitas kesehatan bagi wisatawan yang berlibur ke Bali .

President Junior Chamber International (JCI) Bali , Misto Leo Faisal Kamis (17/6) kemarin mengatakan rencana pendirian tourism hospital tersebut merupakan langkah tepat untuk penyediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan wisatawan ketika berlibur ke Bali .

Dikatakan, upaya mendirikan tourism hospital ini mesti segera direalisasikan di Kabupaten Badung. Ini untuk menambahkan fasilitas rumah sakit bagi wisatawan di luar rumah sakit yang telah ada di Kota Denpasar.

Dijelaskan, berdasarkan data di Dinas Pariwisata Bali, total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tahun 2006 mencapai 1.260.317 orang, tahun 2007 mencapai 1.664.854 orang, 2008 mencapai 1.968.892 orang dan tahun 2009 total kunjungan wisman ke Bali mencapai 2.229.945 orang. Dari data tersebut kunjungan wisman ke Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dipaparkan, peningkatan jumlah kunjungan wisman di Bali perlu diimbangi penyediaan tourism hospital bagi wisman yang berlibur ke Bali . Mereka membutuhkan fasilitas kesehatan ketika berlibur ke Bali . Rencana Badung untuk mendirikan fasilitas tourism hospital patut didukung oleh seluruh pihak termasuk pemerintah propinsi Bali dan pemerintah pusat.

Wisman yang berlibur ke Bali kemungkinan bisa saja mengalami gangguan kesehatan ketika berada di Bali . Ini termasuk wisman yang mengalami bencana/kecelakaan di Bali tentunya sangat membutuhan layanan kesehatan yang berstandar internasional. Ini bisa diberikan tourism hospital yang bisa disediakan pemerintah maupun swasta di Bali .

Lebih lanjut dikatakannya, selama mengalami gangguan kesehatan di Bali wisman tidak perlu kembali ke negaranya, mereka cukup dirawat di Bali . Ini tentunya rumah sakit yang melayani wisatawan ini mesti benar-benar memiliki standar internasional.

Penyediaan fasilitas rumah sakit berstandar internasional di Denpasar maupun di Badung ini bisa dimanfaatkan oleh wisatawan domestik (wisdom) maupun masyarakat lokal di Bali . Masyarakat termasuk wisdom di seluruh Indonesia tidak perlu lagi ke luar negeri seperti Singapura hanya untuk keperluan berobat.

Bali memiliki rumah sakit berstandar internasional sehingga masyarakat Bali dan wisdom cukup berobat di Bali . Masyarakat bisa ikut menghemat devisa negara dari urusan berobat ke luar negeri.

Faisal menambahkan jika penyediaan tourism hospital berstandar internasional ini sudah maksimal terwujud wisatawan tidak hanya berlibur ke Bali tetapi bisa melakukan medical chek up di Bali. Intinya, wisatawan sambil berlibur dapat berobat di Bali .

Pemerintah bisa mengarahkan Biro Perjalanan Wisata (BPW) mengantarkan wisman yang bertujuan berlibur maupun berobat di Bali . *kup

Lowongan Pertamina bagi SKM Udayana

Selamat Datang di PERTAMINA EP

PERTAMINA EP adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu Migas di Indonesia. Untuk mencapai visi perusahaan, PERTAMINA EP berupaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi yang progresif dan terarah dengan standar keselamatan yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja yang handal secara kuantitas dan kualitas, PERTAMINA EP memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk bergabung menjadi pekerja melalui Program Rekrutmen Pekerja Fresh Graduate, untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja PERTAMINA EP, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Belum pernah mengikuti seleksi penerimaan pekerja PERTAMINA EP pada tahun 2008, 2009 dan 2010.
2. Lulus dari Perguruan Tinggi / Universitas / Institusi Pendidikan Negeri atau Swasta terakreditasi, dengan bidang studi sebagai berikut :
Bidang Studi : Sarjana
1. Teknik Geologi
2. Teknik Geofisika
3. Teknik Perminyakan
4. Teknik Pertambangan
5. Teknik Kimia
6. Teknik Mesin
7. Teknik Sipil
8. Teknik Elektro - Arus Kuat
9. Teknik Elektro - Arus Lemah
10. Teknik Fisika
11. Teknik Instrumen
12. Teknik Geodesi

13. Teknik Lingkungan
14. Teknik Metalurgi
15. Kesehatan Masyarakat
16. Ilmu Komputer
17. Teknik Telekomunikasi
18. Teknik Informatika
19. Teknik Komputer
20. Teknik Industri
21. Psikologi
22. Ilmu Komunikasi
23. Hukum
24. Ekonomi
3. IPK Minimum: 3.00 (Skala: 4.00)
4. Usia maksimum 27 tahun pada tanggal 1 Juli 2010.
5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi di lokasi test yang ditentukan.

http://www.pertamin a-ep.com/ career/fresh- graduate

Lowongan Safety Officer (K3)

JobsDB Ref.: JDBID034802782
JUANG JAYA ABDI ALAM, PT

Company Description

URGENTLY REQUIRED



PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah sebuah perusahaan multinational yang bergerak di bidang agrikultur di daerah Lampung. Dan saat ini perusahaan kami membutuhkan kandidat baru yang bertanggung jawab dan penuh percaya diri untuk memenuhi posisi sebagai berikut:


Safety Officer (K3) Post Date: 01 Feb 10

Target:

*
Menganalisa, mengevaluasi dan mengkoordinasi orientasi, penerapan kebijakan dan pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup dalam perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Kualifikasi:

*
Pria, Usia 25 - 35 tahun
*
Pendidikan minimum D3
*
Berpengalaman minimum 1 tahun (lebih disukai di industri manufaktur)
*
Memiliki sertifikat K3LH nasional merupakan suatu keuntungan
*
Berdomisili atau bersedia di tempatkan di Propinsi Lampung

Lamaran lengkap beserta detail CV dan pas foto terbaru ditujukan ke General Affairs & Corporate Communication Manager ke alamat e-mail:



hrd@abdialam.com





"Lamaran selambat - lambatnya diterima sebelum 10 Februari 2010"