Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Oleh Dr. Made Molin Yudiasa, MARS.

Beberapa indikator kesehatan, seperti umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, gizi buruk, angka kematian dan kesakitan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi makin tahun makin menunjukkan peningkatan. Demikian pula pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan makin merata, makin meningkat jumlah dan kualitasnya.

Tetapi, di saat segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan komponen kesehatan khususnya memperingati Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2008, patut kita akui ternyata tantangan baru di bidang kesehatan muncul yang mengakibatkan seolah-olah pembangunan kesehatan jalan di tempat. Tantangan baru seperti narkoba, penyakit HIV/AIDS, dan flu burung yang semakin meningkat permasalahannya seolah-olah menutupi keberhasilan pembangunan kesehatan. Belum lagi kemajuan teknologi bidang medik dan kesehatan yang semakin canggih mengakibatkan biaya untuk penyediaan pelayanan kesehatan makin mahal. Sementara kemampuan masyarakat untuk membeli jasa pelayanan kesehatan tidak sejalan dengan kenaikan biaya pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seolah-olah menguak ketidakberhasilan pembangunan kesehatan.

Pemerintah, karena berfungsi sebagai otoritas pembangunan kesehatan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan kesehatan, wajar menjadi tumpuan sekaligus hujatan masyarakat atas permasalahan kesehatan.

Mengingat pembangunan kesehatan begitu luas dan kompleks, tidak mungkin seluruh aspek pembangunan kesehatan dikerjakan oleh pemerintah. Komponen bangsa lainnya seperti masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, para pebisnis dapat dan wajib membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan termasuk di bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga kualitas bangsa meningkat sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti perilaku masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam arti yang luas, dan ada juga pengaruh keturunan walaupun perannya sangat kecil.

Intervensi yang memerlukan biaya murah tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat adalah terhadap faktor lingkungan dan perilaku masyarakat dalam mendukung hidup sehat.

Sementara pelayanan kesehatan mempunyai pengaruh yang agak kecil dalam mewujudkan derajat kesehatan, tetapi membutuhkan dana yang besar. Sayangnya perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada pelayanan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Tuntutan yang terus-menerus, mendorong pemerintah untuk semakin memperluas usaha- pembangunan sarana kesehatan untuk bisa semakin memeratakan jangkauannya.

Walaupun memerlukan biaya besar dibanding dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan derajat kesehatan tampaknya pemerintah lebih memprioritaskan untuk kebutuhan jangka pendek yaitu menyelenggarakan pembangunan pelayanan kesehatan daripada mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menuju hidup sehat dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Ini karena membangun sarana pelayanan kesehatan dampak politiknya jauh lebih kelihatan dan lebih besar. Tidak heran kalau pemerintah kabupaten berlomba-lomba mengucurkan dananya untuk rumah sakit atau mengubah puskesmas menjadi puskesmas perawatan. Sementara untuk dana operasional puskesmas bagi pembinaan masyarakatnya sangat seret.

Kebijakan mengubah puskesmas menjadi puskesmas perawatan belum menyentuh kepentingan masyarakat karena banyak puskesmas perawatan yang mubazir tanpa pernah ada yang menghuni untuk dirawat. Kecuali, puskesmas yang jauh dari rumah sakit atau ibu kota kabupaten seperti Nusa Penida, Kintamani, Kubu dan Seraya yang daerahnya terpencil. Akibatnya kucuran dana oprasional puskesmas untuk program promosi dan preventif menjadi seret, sehingga tidak intensifnya/terbengkalainya upaya-upaya pembinaan guna menyehatkan lingkungan dan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan perubahan pola organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang menempatkan puskesmas di bawah camat. Sehingga, otonomi dokter, baik sebagai kepala puskesmas maupun sebagai tenaga fungsional merasa dikendalikan oleh staf kecamatan sehingga motivasi dokter sebagai kepala puskesmas kemungkinan terpengaruh. Kondisi seperti ini akan bisa dinetralisasi kalau sebagian besar dari tenaga kesehatan, terutama dokter memahami bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia, sehingga pemerintah dan tenaga kesehatan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat.

Jadi yang menjadi kompas/pedoman tenaga kesehatan adalah kepentingan masyarakat, apa pun bentuk dan hirarki organisasi kesehatan di tingkat kecamatan.

Peran IAKMI

Kalau kita amati pembangunan kesehatan saat ini, tampak terjadi perubahan paradigma di mana pembangunan kesehatan lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat lebih banyak menuntut. Seolah-olah kesehatan itu semata-mata tanggung jawab pemerintah. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesehatan masyarakat semakin hari semakin menyusut. Dampaknya terjadi pergeseran dalam konsep pembangunan kesehatan, di mana pembangunan untuk program kuratif/pengobatan dan rehabilitatif lebih mendapat prioritas akibat tuntutan masyarakat yang lebih gencar di bidang ini daripada pembangunan kesehatan dengan program promotif dan preventif.

Dengan perkembangan teknologi kesehatan dan teknologi kedokteran semakin meningkat pembiayaan untuk program kuratif/pengobatan dan rehabilitatif menyedot dana semakin tahun semakin besar. Sedangkan untuk program-program promotif dan preventif semakin mengecil mendapat porsi dana padahal program preventif dan promotif mempunyai dampak yang jauh lebih besar dalam meningkatkan derajat kesehatan, bahkan dapat mengurangi pembiayaan program kuratif.

IAKMI -- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia -- sebagai sebuah perkumpulan, di mana berkumpul para pakar-pakar di bidang kesehatan masyarakat, mempunyai peran dan tanggung jawab membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Banyak hal yang bisa disumbangkan oleh IAKMI dalam pembangunan kesehatan masyarakat, yang arahnya untuk mengubah paradigma pembangunan, menyeimbangkan peran pelaksana pembangunan agar seimbang antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Juga mengubah paradigma program pembangunan agar seimbang antara program promotif dengan program kuratif dan rehabilitatif. Peran ini bisa dilaksanakan lewat tawaran konsep-konsep pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang bisa disampaikan kepada otoritas pembangunan kesehatan seperti Dinas Kesehatan kabupaten/kota maupun provinsi. Bisa juga aktivitas langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat lewat pembinaan perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat dan mewujudkan lingkungan sehat.

Peran juga bisa diwujudkan dengan mendorong masyarakat menyisihkan dana kesehatan buat keluarga dengan ikut dalam jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda).

Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November merupakan suatu momen bersejarah bagi pengurus IAKMI yang baru dalam berkiprah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sehat.



Penulis, penasihat IAKMI Cabang Bali



* Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga kualitas bangsa meningkat faktor perilaku masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam arti yang luas, dan keturunan banyak mempengaruhi.

* Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesehatan masyarakat semakin hari semakin menyusut.

* Banyak hal yang bisa disumbangkan oleh IAKMI dalam pembangunan kesehatan masyarakat, yang arahnya untuk mengubah paradigma pembangunan, menyeimbangkan peran pelaksana pembangunan agar seimbang antara peran pemerintah dan peran masyarakat.